Blog

Dana Haji di BPKH Rp 115 Triliun, Tak Ada Untuk Infrastruktur

Jakarta- Dana haji yang dikelola oleh BPKH hingga Mei 2019 ini mencapai Rp115 triliun atau meningkat sebesar Rp 10 triliun dalam setahun. Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal.

 

“Dana kami 115 triliun. Dana masih utuh dan ada buktinya. Ini untuk menjawab hoax. Semua investasi terkait dengan haji,” kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat buka puasa bersama dengan Himpuh di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

 

BPKH memproyeksikan nilai manfaat sebesar Rp 7,3 Triliun yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional haji tahun 2019.

 

Untuk penambahan kuota 10 ribu jamaah haji, BPKH mendukung pembiayaannya melalui efisiensi pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp 65 miliar; dan optimalisasi nilai manfaat Rp 55 miliar. Dari total kebutuhan biaya Rp 353,7 miliar, BPKH akan memberikan kontribusi Rp 120 miliar, sisanya sebesar Rp 50 milyar dari efisiensi operasional haji oleh Kemenag dan Rp 183,7 miliar dari APBN.

 

Anggito menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa keuangan BPKH menipis. Dana BPKH berkecukupan dan aman. Lebih penting lagi untuk diketahui tidak ada satu rupiahpun dana haji digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

 

“Kami menjajaki investasi di Saudi Arabia untuk hotel, catering khususnya saat di Mina Arafah, ” tegasnya.

‌Menag Minta Dubes Arab Tambah Fast Track Haji‌

 Saat menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Esam A Abid Althagafi di Kantor Kementerian Agama kemarin, Menteri Agama Lukman Hakim meminta pemerintah Arab Saudi untuk menambah layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.
SOLO DAN SURABAYA
Seperti keterangan pers yang diterima amphurinews.com, Sabtu (11/5/2019) Menag menjelaskan, bila tahun lalu fast track baru bisa dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta, tahun ini Menag berharap ada penambahan.
“Setidaknya satu atau dua embarkasi lagi, yaitu Embarkasi Solo dan Surabaya,” ujarnya.
Menurut dia, jamaah haji Indonesia merasa amat terbantu dengan adanya layanan fast track. Layanan ini amat sangat membuat jamaah nyaman dalam berhaji.
Dia menilai, karena selain menghemat waktu, ini juga menghemat energi para jamaah.
“Sangat membantu,” jelas Menag.
Di pertemuan itu, Menag mengapresiasi perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya perbaikan layanan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi sangat membantu perjalanan haji para jamaah.
Layanan lain yang juga menurut Menag cukup dirasakan perbaikannya oleh jamaah haji adalah fasilitas akomodasi.
“Kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi yang telah melakukan banyak perbaikan dalam pelayanan jamaah haji. Mulai dari perluasan Masjidil Haram, perluasan hotel-hotel di Makkah, di Madinah, serta penambahan fasilitas di Arafah. Itu semua sangat membantu jemaah haji. Bukan hanya (jamaah haji) Indonesia, tetapi juga dunia,” urainya.
PERBAIKAN MINA
Tak berhenti di situ saja, Menag mengaku Pemerintah Indonesia berharap perbaikan juga dapat dilakukan di Mina.
“Kami berharap ada peningkatan di Mina. Ini yang dinanti bukan saja oleh Indonesia, tetapi juga masyarakat muslim dunia. Karena kita tahu, keterbatasan areal, dan besarnya jumlah jemaah membuat Mina amat padat,” sambungnya.
Dubes Arab Saudi mengaku pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam berkhidmat melayani para tamu Allah. Hal ini semata bertujuan agar para jamaah dapat merasakan kenyamanan dalam beribadah haji.
Terkait dengan fast track Dubes menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apakah memungkinkan adanya penambahan volume jamaah yang memperoleh fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan, Arab Saudi juga harus membagi layanan ini kepada negara-negara yang memiliki jamaah lebih dari 50ribu jemaah. Antara lain kepada Malaysia, Bangladesh, Pakistan, maupun India.
Sementara terkait perluasan Mina, pihaknya mengaku akan menambah pendirian tenda di gunung-gunung yang ada di Mina. Solusi ini ditempuh menurut Dubes karena berdasarkan fatwa ulama di Arab Saudi, di Mina tidak diperkenankan membangun bangunan bertingkat. 01/bagus

Per April 2019 Animo Jamaah Umroh Terus Meningkat

Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengaku, setiap tahun jumlah jemaah umrah Indonesia terus mengalami kenaikan.
Menurutnya, data dari tahun 2018, total jemaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang.

“Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umrah,” terang Arfi saat meresmikan pos pengawasan terpadu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Arfi menilai, pengawasan terpadu di Bandara Soetta sangat strategis karena 60 persen jemaah umrah berangkat dari bandara ini. “60 persen berangkat dari Soetta, sehingga pos pengawasan terpadu ini sangat strategis,” tegas Arfi.

Pelayanan terpadu di Bandara Soetta ini, kata Arfi, akan menjadi rintisan. Dia berkomitmen untuk mengembangkannya di sejumlah bandara yang menjadi titik pemberangkatan umrah.
Terobosan Kemenag untuk membuka pengawasan terpadu didukung pihak Angkasa Pura 2.

“Terima kasih jajaran Kemenag karena sesuai tupoksinya akan melakukan monitoring umrah dan haji khusus. Insyaallah beberapa bulan ke depan kita sedang merencanakan basic desain pembangunan semacam umrah dan haji lounge,” terang Deputy Ekskutif GM Airport Services & Fasility Angkasa Pura 2, Eko Prihadi.

“Kami akan terus bantu proses pengawasan, baik dari Kemenag maupun instansi lainnya. Sinergi ini semoga bisa berjalan baik dan kami siap lakukan perbaikan di masa mendatang,” harapnya.

Arfi juga mengapresiasi kesediaan Angkasa Pura dalam menyiapkan fasilitas untuk pengawasan terpadu. Menurutnya, proses ini sudah didiskusikan sejak tahun lalu dalam rangka mengefektifkan pengawasan.

“Kemenag terus berusaha meminimalisir terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus,” pungkasnya.

Wajib Persiapkan Ini Saat Umrah Dibulan Ramadhan

Melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Namun tentunya juga memerlukan persiapan ekstra.

Tak hanya persiapan rohani, fisik pun harus disiapkan secara maksimal mengingat jemaah umrah Ramadan wajib berpuasa.

Agar persiapan Anda maksimal, berikut masumrohtravel.com sajikan beberapa tips yang bisa menjadi acuan saat hendak berumrah di bulan Ramadan.

1. Persiapkan jasmani dan rohani Anda untuk menghadapi kondisi cuaca dan kondisi badan yang sedang berpuasa serta ritme ibadah yang berbeda dari biasanya.

2. Silahkan memilih paket perjalanan umrah di awal, pertengahan atau akhir bulan Ramadan atau full Ramadan sesuai dengan budget keuangan Anda. Untuk harga paket umrah di bulan Ramadan akan lebih mahal dari perjalanan umrah di bulan lainnya dan paket umrah di akhir Ramadan adalah yang paling mahal.

3. Pilihlah akomodasi yang letaknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab, Anda akan banyak menghabiskan waktu di masjid atau bolak-balik beribadah ke Masjid.

4. Untuk sepuluh hari terakhir di Mekkah, biasanya hotel akan mengenakan harga paket 10 hari dalam satu harga walaupun kita tidak menggunakan seluruhnya.

5. Setibanya di Bandara Jeddah bersiaplah menghadapi antrean imigrasi yang panjang dan lama. Siapkan sedikit makanan di dalam tas tangan jika waktu kedatangan Anda bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Biasanya petugas imigrasi akan beristirahat sejenak untuk berbuka puasa dan salat maghrib.

 

5 Aspek Pengecekkan yang Dilakukan Petugas Sebelum Keberangkatan Umroh

Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Data Kementerian Agama menyebutkan, dalam waktu empat bulan jumlah jemaah umrah hampir sejuta.

“Tiap tahun jumlah jemaah umrah Indonesia terus mengalami kenaikan. Tahun 1439H/2018M, total jemaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang. Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umrah,” ungkap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (3/5).

Keberadaan posko ini merupakan salah satu terobosan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air.

“Pengawasan terpadu dikoordinir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan melakukan pengecekan terhadap PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang memberangkatkan jemaah umrah setiap harinya, di terminal 3 Bandara Soetta,” terang Arfi Hatim di Cengkareng.

Arfi menambahkan, dengan adanya pos pengawasan terpadu, pihaknya akan melakukan pengecekan semua PPIU yang memberangkatkan jemaah. Ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yaitu:

1. Laporan jumlah jemaah per PPIU

2. Tiket keberangkatan dan kepulangan

3. Paspor dan visa

4. Atribut PPIU

5. Potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh Non PPIU.

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya Non PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegasnya.

Pos Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus di Bandara Soetta Akhirnya Diresmikan Oleh Kemenag

Cengkareng (Kemenag) — Satu lagi terobosan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air. Hari ini, Kemenag membuka pos layanan pengawasan terpadu penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tengerang.

Pos layanan pengawasan ini diresmikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Bandara Soetta. Menurutnya, pengawasan terpadu ini merupakan salah satu langkah strategis  Kementerian Agama dalam penataan dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di samping penguatan regulasi, pembangunan sistem terintegrasi, dan standardisasi layanan yang terakreditasi.

Peresmian dihadiri para pihak yang akan menjadi bagian dari tim pengawasan terpadu ini, mulai dari jajaran Dit Bina Umrah dan Haji Khusus, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Banten, perwakilan Otoritas Bandara Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura 2, Polrest Kota Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Bandara Soetta, dan KKP Bandara Soetta,. Peresmian juga disaksikan pimpinan asosiasi penyelenggara ibadah umrah.

“Pengawasan terpadu dikoordinir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)  dengan melakukan pengecekan terhadap PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang memberangkatkan jemaah umrah setiap harinya, di terminal 3 Bandara Soetta,” terang Arfi Hatim di Cengkareng, Jumat (03/05).

Arfi mengatakan, pengawasan terpadu bersama beberapa pemangku kepentingan di bandara dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Semua bergerak dalam satu tujuan yang sama, yaitu: perlindungan terhadap PPIU dan jemaah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.

“Pengawasan dilakukan setiap hari oleh petugas dari Ditjen PHU, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, serta Kanwil Kemenag Banten. Pengawasan dilakukan di tempat yang telah disediakan dan difasilitasi Angkasa Pura 2 yang berlokasi di pintu masuk keberangkatan Terminal 3 Internasional Bandara Soetta. Ini menjadi prototype bagi *role model* pengawasan terpadu penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus bagi provinsi yang memiliki titik keberangkatan jemaah umrah dan haji khusus,” tuturnya.

Arfi menambahkan, dengan adanya pos pengawasan terpadu, pihaknya akan melakukan pengecekan semua PPIU yang memberangkatkan jemaah. Ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yaitu:  1. Laporan jumlah jemaah per PPIU; 2. Tiket keberangkatan dan kepulangan; 3. Paspor dan visa; 4. Atribut PPIU; dan 5. Potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh Non PPIU.

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya Non PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegasnya.

Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Nur Aliya Fitra (Nafit) mengatakan bahwa proses pengawasan ini akan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sepanjang tahun.  “Ini tiap hari dilaksanakan, nanti ada shift dari petugas kami,” lanjutnya.

“Jika ada pelanggaran, maka tim pengawasan terpadu ini akan turun bersama untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kasus, termasuk bagi Non PPIU yang memberangkatkan jemaah, akan dicatat dan ditindak tegas” lanjutnya.

Pada musim operasional haji, lanjut Nafit, posko pengawasan terpadu ini tetap beroperasi sebagai tempat pengawasan terpadu bagi jemaah haji khusus.

Ditambahkan Nafit, Ditjen PHU Kemenag juga terus melakukan penataan regulasi. Sebelumnya, revisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah selesai. RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) telah selesai dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah bersama DPR. RUU PIHU ini tinggal menunggu tandatangan Presiden untuk diundangkan.

Menurut Nafit, pasal-pasal tentang penguatan tata kelola umrah dalam RUU PIHU semakin komprehensif. RUU ini antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban jemaah dan PPIU secara jelas,  pengawasan intensif dan terpadu, jaminan bank (bank garansi) bagi PPIU, pengadaan penyidik bidang haji dan umrah, serta sanksi yang lebih tegas.

“Kami juga sedang memproses secara intensif regulasi terkait pendaftaran jemaah umrah yang terintegrasi dengan sistem Sipatuh. Koneksi yang dibangun adalah dengan PPIU, imigrasi, perbankan syariah, dan asuransi. Nanti jemaah umrah sejak mendaftar pada PPIU hingga kepulangannya akan terdata dan terpantau. Insya Allah bulan ini akan mulai diterapkan” tandasnya.

Haji Minimalis Berkembang di Indonesia

 Fenomena haji minimalis atau menjalankan ibadah haji dengan kemampuan penguasaan manasik dan doa-doa yang terbatas dinilai banyak berkembang di kalangan jamaah haji Indonesia. “Banyak yang pada akhirnya memilih jalan pintas menjadi jamaah haji minimalis,” kata mantan direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Abdul Djamil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu malam (1/5).

 

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang itu hadir memberikan materi dalam acara Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H/2019 untuk memberikan motivasi kepada 1.108 petugas haji yang segera bertugas pada masim haji tahun ini. Abdul Jamil yang juga pemerhati haji itu mengatakan banyak jamaah haji hanya mengandalkan doa sapu jagat, yakni rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

Selain itu, mereka juga banyak tergantung pada pembimbing haji bahkan ketika sedang melaksanakan rangkaian ibadah. “Itulah mengapa di Tanah Suci sering didapati banyak jamaah haji Indonesia yang selalu bergerombol atau bareng-bareng selama mengikuti rangkaian ibadah. Bahkan saat ini sudah banyak KBIH yang modern dan canggih membekali jamaahnya dengan headset sehingga suara dikirimkan melalui frekuensi radio agar selalu bisa didengarkan selama menjalankan rangkaian ibadah,” katanya.

Abdul mengaku saat ini sudah jarang sekali mendapati jamaah haji yang mampu membaca langsung doa yang ada di dalam buku panduan yang diberikan kepada jamaah. “Mereka lebih memilih yang praktis dan minimalis. Apakah dengan seperti ini hajinya sah? Iya tetap sah,” katanya.

Meski begitu ia menyayangkan peluang yang tidak dioptimalkan oleh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci tersebut. Abdul menilai perlunya ada bimbingan haji yang lebih intensif kepada calon jamaah haji Indonesia.

“Kita selalu berupaya menciptakan haji yang mandiri dalam segala hal,” katanya.

Ia juga menilai perlunya mengubah pola pikir masyarakat di Tanah Air tentang pelaksanaan ibadah haji yang umumnya belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Mereka umumnya mendaftarkan haji pada usia di atas 50-60 tahun sementara antrean panjang.

Hal itulah yang menurut dia menyebabkan rata-rata usia jamaah haji Indonesia saat melaksanakan ibadahnya sudah dalam kondisi lansia dan berisiko tinggi. Padahal ibadah haji cenderung merupakan ibadah fisik yang memerlukan kesehatan yang prima.

“Medan berat cuaca ekstrem panas, Arafah wukuf, mabit di Mina, lontar jumrah, Aqabah, ifadhah, wada bagi jamaah haji yang pulang awal, Makkah pra dan pascawukuf. Inilah yang dihadapi jamaah saat melaksanakan ibadah haji,” katanya.

Visa Jamaah Haji Diproses Mulai Minggu ini

Kementerian Agama (Kemenag) mulai melaksanakan proses penerbitan visa bagi calon jamaah haji Indonesia. Proses penerbitan visa diharapkan sudah selesai sebelum pemberangkatan jamaah haji gelombang I pada 7 Juli 2019 mendatang.

 

“Mulai pekan ini kami sudah mengumpulkan paspor dari daerah ke Jakarta. Kita lakukan pemindaian, setelah itu kita akan ajukan ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mendapatkan visa,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Janis, dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Rabu (1/5).

Proses pengumpulan paspor dapat lebih cepat dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kota/Kabupaten, menyusul munculnya pembatalan kebijakan yang mensyaratkan biometrik guna penerbitan visa. “Sekarang jadi lebih cepat proses pengumpulan paspornya. Dari Kankemenag Kota/Kabupaten diteruskan ke Kanwil, kemudian ke kami di pusat,” ujarnya.

Muhajirin menjelaskan, penerbitan visa akan didahulukan bagi jamaah haji yang tergabung dalam pemberangkatan gelombang I. Ia pun berharap agar proses ini bisa selesai secepatnha sehinhga jamaah gelombang I bisa berangkat tanpa kendala.

Ia mengaku optimis dapat menyelesaikan visa jamaah haji tepat waktu meskipun ada tambahan kuota sebesar 10 ribu jamaah. “Meskipun masuk bulan puasa, tim kami akan tetap bekerja seperti biasa untuk mengejar penyelesaian visa ini. Kita upayakan seluruh jemaah yang akan berangkat visanya sudah selesai” ujar Muhajirin.

 

Jamaah Haji Khusus tak Boleh Minta Obat ke Klinik Indonesia, Mengapa ?

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Eka Jusup Singka, mengatakan jamaah haji khusus atau yang dulu dikenal dengan jamaah haji ONH Plus, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, mereka tak bisa meminta obat.

 

“Kalau masuk klinik kita, kita layani. Tapi kalau minta obat nggak dikasih. Karena dia kan ONH plus atau khusus,” kata Eka di sela acara Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi 2019 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Eka, jamaah haji khusus ini sudah membawa dokter sendiri. Dan, obatnya juga telah disediakan sendiri.

“Karena mereka itu kan akomodasinya, transportasinya, konsumsinya dikoordinir oleh penyelenggaranya yang khusus. Makanya mereka itu gak masuk embarkasi, makannya juga khusus, dan hotelnya juga khusus,” kata Eka. “Mereka punya dana, mereka punya uang,” tambah Eka.

Selain itu, Eka juga menegaskan bahwa mereka juga tak bisa membeli obat. Karena, pihak kesehatan Indonesia tak menjualnya.

Menurut Eka, hal tersebut berbeda dengan fasilitas yang diterima oleh jamaah haji reguler. Di mana, jamaah haji reguler telah mendapatkan paket pelayanan dari pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji.

Jamaah haji khusus adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus. Penyelenggaraan haji khusus ini dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang pengelolaannya dan pembiayaannya bersifat khusus.

Untuk tahun 2019 ini, kuota untuk jamaah haji khusus Indonesia sebanyak 17 ribu orang.

Itjen Kemenag Turunkan Tim Auditor Untuk Haji

Untuk memastikan pelayanan terbaik jamaah haji Indonesia mendatang, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama menurunkan tim auditor untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

EMPAT PELAYANAN

Siaran pers Kementerian Agama yang diterima majalahnurani.com Jumat (26/4/2019) menyebutkan, ada 17 orang dari tim auditor yang ditugasi untuk mengawasi proses haji mendatang.

Plh. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Rojikin menjelaskan, tim auditor ini  memfokuskan pengawasan pada empat pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji.

“Pelayanan yang dimaksud adalah pertama, pelayanan pemondokan seperti fasilitas untuk kenyamanan jamaah,” tuturnya.

Menurut Rojikin hal ini dibutuhkan lantaran Itjen sering mendapatkan temuan terkait dengan pelayanan pemondokan.

“Bagaimana kamarnya, kamar mandinya, tempat untuk salat, dan sebagainya. Paling krusial itu pada saat jemaah sudah sampai, tetapi kamar belum siap. Ini beberapa temuan kami di Tanah Suci. Air masih macet, lampu belum nyala,” lanjutnya.

Pelayanan lain yang menjadi fokus pengawasan adalah pelayanan transportasi. Menurut Rojikin, pihaknya akan mengawasi bus-bus yang disediakan oleh panitia untuk pengangkutan jemaah.

“Bus salawat misalnya, terlambat tidak. Petugas harus bisa memastikan bus-bus ini datang ke tempat jemaah tepat waktu. Karena kalau jemaah sudah menumpuk di satu sektor dan bus belum datang, akan jadi masalah,”  sambungnya.

PEMBINAAN JAMA’AH

Selain pemondokan dan transportasi, dari pengamatan Itjen, pelayanan lain yang juga sering menjadi masalah adalah katering. Beberapa hal yang menjadi pengawasan terkait pelayanan katering mulai dari persiapan makanan, packing, hingga pendistribusiannya ke jamaah.

“Petugas katering ini sangat krusial. Petugas harus bisa memastikan itu berjalan dengan baik. Kehangatan makanan juga penting, jangan sampai dingin, dan jangan sampai basi,” terangnya.

Termasuk pembinaan terhadap para jamaah juga tidak luput dari pengawasan Itjen. Pihaknya sering mendapati jamaah memakai pakaian lain saat sudah memakai kain ihram. Selain itu, pihaknya juga sering mendapati jemaah yang tersesat karena terpisah dari rombongan.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak para petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kepuasaan jemaah haji terhadap pelayanan yang diberikan dapat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Selain melakukan pengawasan di Tanah Suci, tim juga melakukan pemantauan di embarkasi-embarkasi kabupaten kota dan provinsi, untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah,” tukasnya. 01/Bagus