Blog

Kemenag Akreditasi Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus

Kementerian Agama (Kemenag) terus bekerja melakukan perampungan atau percepatan akreditasi bagi perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji PIHK). Akreditasi itu untuk mengukur sejauh mana PPIU dan PIHK kepada jamaah umrah dan haji khusus.

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jendral PHU Kementerian Agama Arfi Hatim, mengatakan akreditasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan pemerintah terhadap PPIU-PIHK.

Arfi mengatakan, akreditasi yang dilakukan Kemenag terhadap perusahaan penyelenggaraan haji dan umrah dilakukan setiap tiga tahun sekali. Proses akreditasi juga melibatkan berbagai asosiasi sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bersifat independen.

“Akreditasi nantinya akan melibatkan empat asosiasi, semua kita libatkan sehingga hasilnya independen dan obyektif,” kata Arfi Hatim di sela-sela buka puasa bersama, Jumat (17/5) kemarin.

Arfi menuturkan, dalam proses akreditasi yang dilakukan Kemenag maka akan diketahui sampai sejauh mana PPIU dan PIHK dalam meningkatkan pelayanannya kepada para jamaah.

Jika ketika PPIU dan PIHK tidak melayani jamaah dengan baik, Kemenag akan melakukan klarifikasi untuk selanjutnya menindak tegas jika jamaah benar-benar dirugikan.

“Agar ke depannya PPIU dan PIHK tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah. Sehingga akreditasi berorientasi kepada kepentingan jamaah,” katanya.

Arfi berharap, jangan sampai  lagi ada PPIU dan PIHK yang siap memberikan tiket pesawat untuk berangkat, akan tetapi tidak siap memberikan tiket pesat kepada jamaah untuk kembali ke Tanah Air setelah umrah.

Sampai saat ini kata Arfi akreditasi sedang dalam proses finalisasi daripada instrumen penilain. Karena ada beberapa kriteria dan bebarapa indikator yang digunakan semuanya semata-mata adalah untuk meningkatkan standar PPIU dan PIHK.

“Sehinga perusahaan travel bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi maksimal kepada jamaah,” katanya.

Arfi berharap proses penilaian akreditasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga melalui akreditasi tersebut PPIU dan PIHK bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

Penjelasan BPKH Tentang Biaya Kuota Haji Tambahan

Sumber biaya kuota tambahan 10 ribu jamaah haji 2019 tidak memakai APBN. Hal itu diputuskan Raker Komisi VIII DPR, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama.

 

Penghitungan awal penambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah haji memerlukan dana tambahan sebesar Rp 353,7 miliar. Namun, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengaku telah melakukan revisi anggaran.

Kebutuhan anggaran untuk penambahan kuota 10 ribu haji menjadi Rp 319,9 miliar. Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, menekankan anggaran kekurangan sebesar Rp 149,9 miliar tidak menggunakan APBN.

Pembiayaannya menjadi beban nilai manfaat keuangan haji dari BPKH sebesar Rp 100 miliar. Sisanya, berasal dari realokasi anggaran layanan akomodasi di Makkah.

Lalu, peningkatan layanan transportasi antarkota Rp 49,9 miliar. Ada pula realokasi dana kemasaahatan sebesar Rp 120 miliar yang semula akan digunakan untuk manasik di KUA.

“Dialihkan penggunaannya untuk biayai sebagian biaya akomodasi jamaah lansia di Makkah, manasik haji diambil dari indirect cost BPIH 1440 Hijriah/2019 Masehi,” kata Anggito di Yogyakarta, Jumat (17/5).

Selain memproyeksikan nilai manfaat sebesar Rp 7,3 triliun untuk operasional haji 2019, BPKH mendukung biaya penambahan kuota 10 ribu jamaah. Totalnya, Rp 220 miliar dari kebutuhan Rp 319,9 miliar. “Sisanya, bersumber dari Kementerian Agama Rp 99 miliar,” ujar Anggito.

Saldo keuangan haji yang dikelola BPKH hingga April 2019 sendiri telah terkumpul Rp 115 triliun. Anggota menegaskan, saldo itu aman dan tidak berkurang.

Justru, dia menegaskan, jumlahnya meningkat Rp 10 triliun dibanding tahun lalu. Prioritas penempatan dan investasi keuangan haji BPKH di instrumen keuangan perbankan syariah. “Dan obyek-obyek investasi surat berharga syariah yang aman, beresiko rendah, likuid dan optimal,” kata Anggota. (Wahyu Suryana)

Agar Jamaah tak Cepat Lelah di Tanah Suci

Jamaah haji kerap mengalami kelelahan sangat saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Waktu yang seharusnya mereka menafaatkan untuk beristirahat justru mereka gunakan untuk beraktivitas.Bahkan mereka memporsir tenaga sehingga daya tahan tubuh menurun dan mudah terserang penyakit.

 

Direktur Utama Rumah Sakit Haji Jakarta, Dr Syarief Hasan Lutfie mengatakan, masyarakat masih banyak yang tidak memahami tentang ancaman kelelahan. Padahal, hal ini menjadi pemicu kematian.

Karena itu, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini merasa perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kelelahan jamaah haji. “Jadi, faktor kelelahan inilah yang harus diluruskan bahwa lelah bukan berarti tidak menyebabkan kematian, justru lelah itu bisa menjadi kematian. Karena apa, karena triggernya membuat manifestasi timbulnya diagnosa penyakit tertentu, ujar dr Syarief

 

pa jamaah haji banyak yang lelah?

Lelah adalah kondisi menurunnya respon jaringan karena stimulus yang terhenti, sehingga perlu dibangkitkan lagi stimulus baru yang lebih aktif. Hal inilah yang harus kita kedepankan bahwa jangan sampai lelah. Mereka harus melakukan frekuensi latihan di Jakarta minimal tiga sampai lima kali sehari. Kemudian intensi tasnya dari rendah dinaikkan menjadi tinggi. Durasinya juga dilakukan secara konstan dan berkualitas, sehingga diharapkan mereka menjadi bugar, endurance-nya baik.

Apalagi, rata-rata kebugaran Calon jamah kita rendah. Karena, mereka banyak yang malas olahraga dan kemana-mana selalu naik mobil. Sementara, pada saat di Arab Saudi mereka harus berjalan panjang dengan melakukan thawaf atau sa’i.

Apakah kelelahan ini menjadi ancaman?

Faktor kelelahan inilah yang harus kita luruskan. Karena, kelelahan bisa menyebab kan kematian dan siapapun bisa mengalami kelelahan. Lelah bersifat umum, misalnya lelah susunan saraf pusat, batang otak, lelah karena cemas, takut, capek batin, kemudian lelah otot, dan lelah pada tu lang saraf. Nah, jamaah haji mengum pul kan kelelahan itu menjadi satu, baik pikirannya, mentalnya, sampai pada fisiknya.

Begitu juga dengan kelelahan-kelelahan lain, termasuk lelah dalam puasa. Kita berpuasa kalau tidak berolahraga, hanya sekadar makan dan sahur, nanti akan sampai pada ambang batas. Kondisinya me nurun pada fase-fase tertentu. Tapi ka lau dia sudah terbiasa dia akan beradaptasi lagi.

Begitu juga lelah-lelah yang sekarang isunya lagi menarik, yaitu lelah karena menunggu TPS dan sebagainya. Jadi, lelahnya bukan karena fisik, tapi juga tekanan, cemas, atau karena takut. Nah itu juga termasuk lelah, sehingga bisa menjadi trigger (pemicu) untuk menghilangkan nyawa.

Menurut Anda apa penyebab kelelahan yang mengakibatkan meninggal dunia?

Nah harus dicari kausatlitasnya, diagno sanya apa, bukan diagnosanya lelah. Tapi, lelah merupakan kumpulan keluhan yang sifatnya umum. Bisa terjadi pada penyakit apapun. Misalnya karena penyakit paru-paru, jantung, karena penyakit otot, semua bisa.

Jadi, faktor kelelahan inilah yang harus diluruskan. Lelah bukan berarti tidak menyebabkan kematian, justru lelah itu bisa menjadi kematian. Karena triggernya mem buat manifestasi timbulnya diagnosa penyakit tertentu. Misalnya, yang jantungnya tidak berhenti berdetak, menjadi berdetak karena kecapekan, nadinya yang tadinya lambat menjadi cepat, kemudian paru-parunya yang tadinya normal menjadi sesak karena cemas dan takut.

Bagaimana harusnya agar Jamaah Haji atau petugas KPPS tidak lelah?

Obatnya istirahat. Rileks dulu. Kendorkan urat sarafnya. Rileks dulu sebentar. Baru nanti dia bisa pulih lagi.Jadi tidak langsung. Kalau dalam kondisi lelah masih memak sakan beraktivitas maka pasti akan fatal akibatnya. Jadi haus diistirahatkan dulu.

Fase kerja tentu hitungannya juga ada standarnya, yaitu delapan jam kerja. Contoh yang ada di depan mata kita misalnya, di TPS para petugas KPPS harus mengawasi terus menerus sehingga banyak tekanan, yang tentu saja akan menyebabkan lelah.

Begitu pun jamaah haji. Ketika harus thawaf atau sa’i, mereka harus jalan ke sana ke sini, belum lagi makanannya tidak cocok, belum lagi bahasanya tidak paham, sehingga mereka menjadi lelah juga. Itu juga menyebabkan mudah terjadi sakit.

Muncullah gejala-gejala jantungnya, parunya dan seterusnya.

Maka, bagaimana untuk mencegah kelelahan? Daya tahannya harus diperbaiki dan emosinya harus dikendalikan. Jadi, kalau mengha dapi suatu respons jangan cepat be reaksi, tenang dulu, sabar dulu. Kalau memang sudah capek, jangan di teruskan capeknya, dikendorkan dulu.

Bagaimana mendeteksi kelelahan?

Belajar menghitung nadi. Bagaimana kalau nadinya cepat? kurangi dulu gerakannya. Kemudian, kalau tensi sedang tinggi, harus beristirahat.

Apa saran dokter?

 

Ya paling tidak pertama harus mengikuti aturan-aturan jam kerja.Ada batasan. Optimalisasi kerja seseorang harus difokuskan, atau bisa dibuat kerja shift seperti perawat, yaitu pagi, siang, dan malam.

Karena, kalau petugas terus-terus an mengawal ya jelas akan kelelahan, sehingga menjadi capek mental dan fisik. Kelelahan bersifat ge neral dan lokal. Karena itu, siapapun kalau pekerjaanya tidak mengindahkan waktu kerjanya, asupan makannya tidak terjaga, relaksasi tidak terjaga, maka dia akan mengalami kelelahan.

Gelang Berteknologi GPS untuk Jamaah Umrah

Komite Nasional Haji dan Umrah Arab Saudi memperkenalkan gelang khusus untuk jamaah di Masjid al-Haram. Gelang itu dilengkapi dengan teknologi global positioning system (GPS) serta berisi data pribadi masing-masing jamaah dan akomodasi mereka.

 

Seperti dilansir Saudi Gazette, Rabu (15/5), gelang khusus itu di bertujuan membimbing tiap jamaah yang memakainya selama perjalanan umrah. CEO komite nasional tersebut, Syekh Mohammed Bin Badi mengatakan, gelang khusus itu diberikan pada saat jamaah tiba di bandara Arab Saudi.

Badi menjelaskan, alat itu berisi data jamaah dan akan merekan pergerakan mereka. Selain itu, adanya GPS bermanfaat menuntun mereka dari dan menuju akomodasi, rumah sakit, pusat kesehatan, dan berbagai fasilitas penting lainnya selama di Makkah dan Madinah. Dia meneruskan, jamaah juga dapat langsung menghubungi dengan nomor pelayanan umum setempat yang tercantum di alat tersebut bila sewaktu-waktu terjadi hal darurat.

Syekh Mohammed Bin Badi mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan suatu perusahaan teknologi asal Cina untuk mengadakan gelang bagi jamaah tersebut.

Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya masih berupaya mencari solusi untuk mengatasi persoalan bagasi jamaah. Salah satu opsinya, mengontrak perusahaan jasa transportasi untuk mengambil bagasi dari titik kedatangan ke tempat penginapan jamaah.

Selain itu, pihaknya juga sedang mempertimbangkan mendirikan perusahaan layanan umrah kepemilikan saham. Ini bertujuan meningkatkan layanan bagi para jamaah.

Dana Haji di BPKH Rp 115 Triliun, Tak Ada Untuk Infrastruktur

Jakarta- Dana haji yang dikelola oleh BPKH hingga Mei 2019 ini mencapai Rp115 triliun atau meningkat sebesar Rp 10 triliun dalam setahun. Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal.

 

“Dana kami 115 triliun. Dana masih utuh dan ada buktinya. Ini untuk menjawab hoax. Semua investasi terkait dengan haji,” kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu saat buka puasa bersama dengan Himpuh di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

 

BPKH memproyeksikan nilai manfaat sebesar Rp 7,3 Triliun yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional haji tahun 2019.

 

Untuk penambahan kuota 10 ribu jamaah haji, BPKH mendukung pembiayaannya melalui efisiensi pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp 65 miliar; dan optimalisasi nilai manfaat Rp 55 miliar. Dari total kebutuhan biaya Rp 353,7 miliar, BPKH akan memberikan kontribusi Rp 120 miliar, sisanya sebesar Rp 50 milyar dari efisiensi operasional haji oleh Kemenag dan Rp 183,7 miliar dari APBN.

 

Anggito menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa keuangan BPKH menipis. Dana BPKH berkecukupan dan aman. Lebih penting lagi untuk diketahui tidak ada satu rupiahpun dana haji digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

 

“Kami menjajaki investasi di Saudi Arabia untuk hotel, catering khususnya saat di Mina Arafah, ” tegasnya.

‌Menag Minta Dubes Arab Tambah Fast Track Haji‌

 Saat menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Esam A Abid Althagafi di Kantor Kementerian Agama kemarin, Menteri Agama Lukman Hakim meminta pemerintah Arab Saudi untuk menambah layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.
SOLO DAN SURABAYA
Seperti keterangan pers yang diterima amphurinews.com, Sabtu (11/5/2019) Menag menjelaskan, bila tahun lalu fast track baru bisa dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta, tahun ini Menag berharap ada penambahan.
“Setidaknya satu atau dua embarkasi lagi, yaitu Embarkasi Solo dan Surabaya,” ujarnya.
Menurut dia, jamaah haji Indonesia merasa amat terbantu dengan adanya layanan fast track. Layanan ini amat sangat membuat jamaah nyaman dalam berhaji.
Dia menilai, karena selain menghemat waktu, ini juga menghemat energi para jamaah.
“Sangat membantu,” jelas Menag.
Di pertemuan itu, Menag mengapresiasi perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya perbaikan layanan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi sangat membantu perjalanan haji para jamaah.
Layanan lain yang juga menurut Menag cukup dirasakan perbaikannya oleh jamaah haji adalah fasilitas akomodasi.
“Kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi yang telah melakukan banyak perbaikan dalam pelayanan jamaah haji. Mulai dari perluasan Masjidil Haram, perluasan hotel-hotel di Makkah, di Madinah, serta penambahan fasilitas di Arafah. Itu semua sangat membantu jemaah haji. Bukan hanya (jamaah haji) Indonesia, tetapi juga dunia,” urainya.
PERBAIKAN MINA
Tak berhenti di situ saja, Menag mengaku Pemerintah Indonesia berharap perbaikan juga dapat dilakukan di Mina.
“Kami berharap ada peningkatan di Mina. Ini yang dinanti bukan saja oleh Indonesia, tetapi juga masyarakat muslim dunia. Karena kita tahu, keterbatasan areal, dan besarnya jumlah jemaah membuat Mina amat padat,” sambungnya.
Dubes Arab Saudi mengaku pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam berkhidmat melayani para tamu Allah. Hal ini semata bertujuan agar para jamaah dapat merasakan kenyamanan dalam beribadah haji.
Terkait dengan fast track Dubes menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apakah memungkinkan adanya penambahan volume jamaah yang memperoleh fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan, Arab Saudi juga harus membagi layanan ini kepada negara-negara yang memiliki jamaah lebih dari 50ribu jemaah. Antara lain kepada Malaysia, Bangladesh, Pakistan, maupun India.
Sementara terkait perluasan Mina, pihaknya mengaku akan menambah pendirian tenda di gunung-gunung yang ada di Mina. Solusi ini ditempuh menurut Dubes karena berdasarkan fatwa ulama di Arab Saudi, di Mina tidak diperkenankan membangun bangunan bertingkat. 01/bagus

Per April 2019 Animo Jamaah Umroh Terus Meningkat

Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengaku, setiap tahun jumlah jemaah umrah Indonesia terus mengalami kenaikan.
Menurutnya, data dari tahun 2018, total jemaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang.

“Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umrah,” terang Arfi saat meresmikan pos pengawasan terpadu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Arfi menilai, pengawasan terpadu di Bandara Soetta sangat strategis karena 60 persen jemaah umrah berangkat dari bandara ini. “60 persen berangkat dari Soetta, sehingga pos pengawasan terpadu ini sangat strategis,” tegas Arfi.

Pelayanan terpadu di Bandara Soetta ini, kata Arfi, akan menjadi rintisan. Dia berkomitmen untuk mengembangkannya di sejumlah bandara yang menjadi titik pemberangkatan umrah.
Terobosan Kemenag untuk membuka pengawasan terpadu didukung pihak Angkasa Pura 2.

“Terima kasih jajaran Kemenag karena sesuai tupoksinya akan melakukan monitoring umrah dan haji khusus. Insyaallah beberapa bulan ke depan kita sedang merencanakan basic desain pembangunan semacam umrah dan haji lounge,” terang Deputy Ekskutif GM Airport Services & Fasility Angkasa Pura 2, Eko Prihadi.

“Kami akan terus bantu proses pengawasan, baik dari Kemenag maupun instansi lainnya. Sinergi ini semoga bisa berjalan baik dan kami siap lakukan perbaikan di masa mendatang,” harapnya.

Arfi juga mengapresiasi kesediaan Angkasa Pura dalam menyiapkan fasilitas untuk pengawasan terpadu. Menurutnya, proses ini sudah didiskusikan sejak tahun lalu dalam rangka mengefektifkan pengawasan.

“Kemenag terus berusaha meminimalisir terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus,” pungkasnya.

Wajib Persiapkan Ini Saat Umrah Dibulan Ramadhan

Melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Namun tentunya juga memerlukan persiapan ekstra.

Tak hanya persiapan rohani, fisik pun harus disiapkan secara maksimal mengingat jemaah umrah Ramadan wajib berpuasa.

Agar persiapan Anda maksimal, berikut masumrohtravel.com sajikan beberapa tips yang bisa menjadi acuan saat hendak berumrah di bulan Ramadan.

1. Persiapkan jasmani dan rohani Anda untuk menghadapi kondisi cuaca dan kondisi badan yang sedang berpuasa serta ritme ibadah yang berbeda dari biasanya.

2. Silahkan memilih paket perjalanan umrah di awal, pertengahan atau akhir bulan Ramadan atau full Ramadan sesuai dengan budget keuangan Anda. Untuk harga paket umrah di bulan Ramadan akan lebih mahal dari perjalanan umrah di bulan lainnya dan paket umrah di akhir Ramadan adalah yang paling mahal.

3. Pilihlah akomodasi yang letaknya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab, Anda akan banyak menghabiskan waktu di masjid atau bolak-balik beribadah ke Masjid.

4. Untuk sepuluh hari terakhir di Mekkah, biasanya hotel akan mengenakan harga paket 10 hari dalam satu harga walaupun kita tidak menggunakan seluruhnya.

5. Setibanya di Bandara Jeddah bersiaplah menghadapi antrean imigrasi yang panjang dan lama. Siapkan sedikit makanan di dalam tas tangan jika waktu kedatangan Anda bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Biasanya petugas imigrasi akan beristirahat sejenak untuk berbuka puasa dan salat maghrib.

 

5 Aspek Pengecekkan yang Dilakukan Petugas Sebelum Keberangkatan Umroh

Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah terus meningkat. Data Kementerian Agama menyebutkan, dalam waktu empat bulan jumlah jemaah umrah hampir sejuta.

“Tiap tahun jumlah jemaah umrah Indonesia terus mengalami kenaikan. Tahun 1439H/2018M, total jemaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang. Tahun ini, sampai 25 April, sudah lebih 849.000 jemaah umrah,” ungkap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (3/5).

Keberadaan posko ini merupakan salah satu terobosan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air.

“Pengawasan terpadu dikoordinir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dengan melakukan pengecekan terhadap PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang memberangkatkan jemaah umrah setiap harinya, di terminal 3 Bandara Soetta,” terang Arfi Hatim di Cengkareng.

Arfi menambahkan, dengan adanya pos pengawasan terpadu, pihaknya akan melakukan pengecekan semua PPIU yang memberangkatkan jemaah. Ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yaitu:

1. Laporan jumlah jemaah per PPIU

2. Tiket keberangkatan dan kepulangan

3. Paspor dan visa

4. Atribut PPIU

5. Potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh Non PPIU.

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya Non PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegasnya.

Pos Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus di Bandara Soetta Akhirnya Diresmikan Oleh Kemenag

Cengkareng (Kemenag) — Satu lagi terobosan Kementerian Agama dalam mengoptimalkan tugas pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air. Hari ini, Kemenag membuka pos layanan pengawasan terpadu penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Tengerang.

Pos layanan pengawasan ini diresmikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Bandara Soetta. Menurutnya, pengawasan terpadu ini merupakan salah satu langkah strategis  Kementerian Agama dalam penataan dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di samping penguatan regulasi, pembangunan sistem terintegrasi, dan standardisasi layanan yang terakreditasi.

Peresmian dihadiri para pihak yang akan menjadi bagian dari tim pengawasan terpadu ini, mulai dari jajaran Dit Bina Umrah dan Haji Khusus, Kanwil Kemenag DKI Jakarta dan Banten, perwakilan Otoritas Bandara Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura 2, Polrest Kota Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Bandara Soetta, dan KKP Bandara Soetta,. Peresmian juga disaksikan pimpinan asosiasi penyelenggara ibadah umrah.

“Pengawasan terpadu dikoordinir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)  dengan melakukan pengecekan terhadap PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang memberangkatkan jemaah umrah setiap harinya, di terminal 3 Bandara Soetta,” terang Arfi Hatim di Cengkareng, Jumat (03/05).

Arfi mengatakan, pengawasan terpadu bersama beberapa pemangku kepentingan di bandara dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Semua bergerak dalam satu tujuan yang sama, yaitu: perlindungan terhadap PPIU dan jemaah sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman dan nyaman.

“Pengawasan dilakukan setiap hari oleh petugas dari Ditjen PHU, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, serta Kanwil Kemenag Banten. Pengawasan dilakukan di tempat yang telah disediakan dan difasilitasi Angkasa Pura 2 yang berlokasi di pintu masuk keberangkatan Terminal 3 Internasional Bandara Soetta. Ini menjadi prototype bagi *role model* pengawasan terpadu penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus bagi provinsi yang memiliki titik keberangkatan jemaah umrah dan haji khusus,” tuturnya.

Arfi menambahkan, dengan adanya pos pengawasan terpadu, pihaknya akan melakukan pengecekan semua PPIU yang memberangkatkan jemaah. Ada lima aspek yang dilakukan pengecekan, yaitu:  1. Laporan jumlah jemaah per PPIU; 2. Tiket keberangkatan dan kepulangan; 3. Paspor dan visa; 4. Atribut PPIU; dan 5. Potensi kasus keberangkatan jemaah umrah oleh Non PPIU.

“Setiap PPIU yang akan memberangkatkan jemaah, wajib memberikan laporan kepada Kemenag. Posko ini juga akan fokus pada pengawasan kemungkinan adanya Non PPIU yang memberangkatkan jemaah dan itu akan segera dilakukan penindakan,” tegasnya.

Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Nur Aliya Fitra (Nafit) mengatakan bahwa proses pengawasan ini akan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sepanjang tahun.  “Ini tiap hari dilaksanakan, nanti ada shift dari petugas kami,” lanjutnya.

“Jika ada pelanggaran, maka tim pengawasan terpadu ini akan turun bersama untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kasus, termasuk bagi Non PPIU yang memberangkatkan jemaah, akan dicatat dan ditindak tegas” lanjutnya.

Pada musim operasional haji, lanjut Nafit, posko pengawasan terpadu ini tetap beroperasi sebagai tempat pengawasan terpadu bagi jemaah haji khusus.

Ditambahkan Nafit, Ditjen PHU Kemenag juga terus melakukan penataan regulasi. Sebelumnya, revisi UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah selesai. RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) telah selesai dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah bersama DPR. RUU PIHU ini tinggal menunggu tandatangan Presiden untuk diundangkan.

Menurut Nafit, pasal-pasal tentang penguatan tata kelola umrah dalam RUU PIHU semakin komprehensif. RUU ini antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban jemaah dan PPIU secara jelas,  pengawasan intensif dan terpadu, jaminan bank (bank garansi) bagi PPIU, pengadaan penyidik bidang haji dan umrah, serta sanksi yang lebih tegas.

“Kami juga sedang memproses secara intensif regulasi terkait pendaftaran jemaah umrah yang terintegrasi dengan sistem Sipatuh. Koneksi yang dibangun adalah dengan PPIU, imigrasi, perbankan syariah, dan asuransi. Nanti jemaah umrah sejak mendaftar pada PPIU hingga kepulangannya akan terdata dan terpantau. Insya Allah bulan ini akan mulai diterapkan” tandasnya.